Pengertian Demokrasi : Sejarah, Ciri, Jenis, Tujuan & Contohnya

Demokrasi adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik di pegang oleh rakyat, baik langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa keputusan politik di ambil dengan memperhatikan pendapat mayoritas.

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, pemungutan suara, atau bentuk partisipasi lainnya.

Beberapa ciri utama demokrasi meliputi:

1. Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan berasal dari rakyat dan di jalankan untuk kepentingan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dan ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Demokrasi umumnya menjamin hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, dan hak-hak lainnya.
3. Pemilihan Umum: Pemilihan umum merupakan cara utama untuk menentukan perwakilan rakyat dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Rakyat memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka secara berkala.
4. Aturan Hukum: Demokrasi cenderung memiliki sistem hukum yang melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan aturan hukum yang di terapkan secara adil kepada semua warga negara.
5. Kebebasan Pers: Demokrasi mendukung keberadaan media yang bebas dan independen untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kebebasan pers di anggap penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
6. Pluralisme Politik: Demokrasi memungkinkan adanya beragam pandangan politik dan ideologi. Berbagai partai politik dan kelompok masyarakat dapat bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat.
7. Siklus Pemerintahan Terbatas: Pemimpin atau pemerintahan yang di pilih biasanya memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugasnya, dan pemilihan umum di adakan secara berkala.

Demokrasi dapat bervariasi dalam bentuk dan tingkatannya, seperti demokrasi langsung di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, dan demokrasi representatif di mana rakyat memilih perwakilan untuk mewakili kepentingan mereka dalam lembaga-lembaga pemerintahan.

Pengertian demokrasi telah di definisikan oleh berbagai ahli dengan penekanan pada berbagai aspek. Berikut adalah beberapa pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

1. Abraham Lincoln: “Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”
2. Winston Churchill: “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan terburuk, kecuali semua bentuk pemerintahan yang lainnya yang pernah dicoba.”
3. John Locke: “Demokrasi adalah pemerintahan di mana orang-orang memberikan kekuasaan mereka kepada pejabat-pejabat dan di mana pejabat-pejabat itu bertanggung jawab kepada mereka.”
4. Joseph Schumpeter: “Demokrasi adalah suatu proses yang di atur oleh ‘pemilihan umum’ dalam kompetisi politik di mana rakyat mengambil keputusan melalui pemilihan wakil-wakilnya.”
5. Robert Dahl: “Demokrasi adalah sistem politik di mana warga negara memiliki hak untuk mengambil keputusan bersama tentang kebijakan publik dan di mana kekuasaan secara umum di pegang oleh mayoritas warga negara.”
6. John Stuart Mill: “Demokrasi tidak hanya tentang hak mayoritas, tetapi juga melibatkan perlindungan hak-hak individu dan minoritas dari tirani mayoritas.”
7. Jean-Jacques Rousseau: “Demokrasi seharusnya bukan hanya pemerintahan mayoritas, tetapi pemerintahan umum di mana kepentingan semua diakui dan di perlakukan sejajar.”
8. Amartya Sen: “Demokrasi adalah bukan hanya suatu sistem pemerintahan, melainkan juga suatu cara hidup yang memperkuat kebebasan, keadilan, dan pengembangan pribadi.”

Definisi-definisi ini mencerminkan sudut pandang beragam para pemikir terhadap demokrasi, dan penekanannya bisa berbeda-beda, seperti pada partisipasi rakyat, perlindungan hak-hak individu, dan prinsip-prinsip keadilan.

Sejarah demokrasi memiliki akar yang dalam dan melibatkan perkembangan politik, sosial, dan filosofis selama ribuan tahun. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah yang relevan dalam perkembangan demokrasi:

1. Demokrasi di Athena, Yunani Kuno (abad ke-5 SM): Demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani, pada abad ke-5 SM. Sistem demokrasi di Athena di kenal sebagai demokrasi langsung, di mana warga kota yang memenuhi syarat (dewasa, laki-laki, dan bukan budak) memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Warga Athena berkumpul di Asembly untuk membahas dan memutuskan kebijakan.
2. Demokrasi Romawi (Abad ke-6 SM – Abad ke-5 M): Meskipun tidak seperti demokrasi langsung Yunani, Romawi Kuno mengembangkan bentuk pemerintahan republik yang melibatkan konsep representasi politik. Senatus Romawi dan Majelis Rakyat adalah dua lembaga penting dalam sistem ini.
3. Abad Pertengahan dan Renaissance (Abad ke-6 M – Abad ke-16 M): Pada Abad Pertengahan, pemerintahan feodal yang otoriter menjadi dominan. Namun, Renaissance membawa perubahan sosial dan pemikiran filosofis yang merangsang kembali minat pada gagasan demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Pencerahan (Abad ke-17 M – Abad ke-18 M): Filosof seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran demokrasi. Locke, misalnya, mengemukakan konsep hak asasi manusia dan hak milik individu.
5. Revolusi Amerika (1775-1783) dan Revolusi Prancis (1789-1799): Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis membawa perubahan besar dalam pemikiran politik dan mencetuskan perubahan ke arah demokrasi. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis (1789) mencantumkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
6. Pertumbuhan Demokrasi pada Abad ke-19 dan ke-20: Demokrasi berkembang lebih lanjut pada abad ke-19 dan ke-20 melalui gerakan hak sipil, perluasan hak pilih, dan pembentukan konstitusi demokratis. Berbagai negara di Eropa dan Amerika Latin mengadopsi bentuk pemerintahan demokratis.
7. Dekolonisasi dan Penyebaran Demokrasi (Akhir Abad ke-20): Setelah Perang Dunia II, dekolonisasi membawa demokrasi ke banyak negara baru yang meraih kemerdekaan. Organisasi internasional seperti PBB dan gerakan hak sipil global juga mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi.
8. Era Kontemporer (Abad ke-21): Demokrasi terus berkembang dan berubah di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang diinginkan oleh banyak negara, tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan politik tetap menjadi isu global.

Perkembangan demokrasi adalah proses yang kompleks dan terus menerus, dengan berbagai bentuk dan tingkat implementasi di seluruh dunia.

Demokrasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem pemerintahan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri umum demokrasi:

1. Kedaulatan Rakyat: Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar demokrasi. Kekuasaan politik berasal dari rakyat, dan keputusan politik diambil berdasarkan kehendak mayoritas.
2. Pemilihan Umum: Demokrasi melibatkan pemilihan umum, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilihan umum bisa mencakup pemilihan eksekutif, legislatif, dan dalam beberapa kasus, yudikatif.
3. Hak Asasi Manusia: Demokrasi melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Warga negara memiliki hak-hak dasar, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak-hak lainnya yang diakui dan dihormati.
4. Aturan Hukum: Demokrasi membutuhkan adanya aturan hukum yang setara dan diterapkan secara adil kepada semua warga negara. Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hukum adalah prinsip-prinsip penting dalam sistem demokrasi.
5. Partisipasi Politik: Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi politik melibatkan hak untuk memilih, mengajukan pendapat, dan terlibat dalam kegiatan politik lainnya.
6. Pluralisme Politik: Demokrasi memungkinkan adanya beragam pandangan politik dan ideologi. Terdapat kebebasan untuk membentuk partai politik, kelompok kepentingan, dan berpartisipasi dalam diskusi terbuka.
7. Rotasi Kekuasaan: Pemimpin atau pemerintahan yang di pilih biasanya memiliki batasan waktu dalam jabatannya. Rotasi kekuasaan melalui pemilihan umum berkala membantu mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan.
8. Kebebasan Pers: Adanya kebebasan pers yang melibatkan media yang bebas dan independen untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Media berperan penting dalam memantau dan melaporkan tindakan pemerintah.
9. Akuntabilitas Pemerintah: Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Mekanisme akuntabilitas, seperti pemilihan umum dan mekanisme pengawasan lainnya, penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan keinginan rakyat.

Ciri-ciri ini bersifat umum, dan implementasinya dapat bervariasi di berbagai negara dan konteks. Demokrasi sering kali merupakan sistem dinamis yang beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.