Gaji PPPK: Besaran, Perhitungan, Prospek Karir dan Kenaikan Gaji

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai negeri yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun statusnya berbeda dengan PNS, pegawai PPPK juga dapat menduduki berbagai jabatan di instansi pemerintah.

Berikut adalah beberapa jenis jabatan PPPK:

1. Tenaga Administrasi

Tenaga administrasi adalah pegawai PPPK yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas administratif di instansi pemerintah. Tugas-tugas ini meliputi pengarsipan dokumen, pengelolaan data, dan pelayanan publik.

2. Guru

Guru adalah pegawai PPPK yang bekerja di bidang pendidikan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada siswa di sekolah-sekolah negeri atau instansi pendidikan pemerintah lainnya.

3. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah pegawai PPPK yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di fasilitas kesehatan pemerintah, seperti rumah sakit atau puskesmas.

4. Tenaga Teknis

Tenaga teknis adalah pegawai PPPK yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi atau keahlian teknis lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan layanan teknis atau mengelola infrastruktur teknologi di instansi pemerintah.

5. Tenaga Ahli

Tenaga ahli adalah pegawai PPPK yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, seperti hukum, ekonomi, atau bahasa. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan saran atau konsultasi kepada pimpinan instansi pemerintah dalam bidang yang sesuai dengan keahlian mereka.

Pegawai PPPK dapat menduduki berbagai jenis jabatan di instansi pemerintah, tergantung pada keahlian dan kualifikasi yang di miliki. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi pegawai pemerintah meskipun tidak menjadi PNS.

Gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah gaji yang di terima oleh pegawai yang di angkat melalui jalur PPPK. Gaji PPPK terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji yang di terima oleh pegawai PPPK tanpa adanya tambahan lainnya. Besaran gaji pokok PPPK di tentukan berdasarkan golongan dan pangkat.

2. Tunjangan Keluarga

Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai PPPK yang memiliki tanggungan keluarga. Besaran tunjangan keluarga sebesar 1% dari gaji pokok.

3. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai PPPK yang telah menunjukkan kinerja yang baik. Besaran tunjangan kinerja di tetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

4. Tunjangan Kemahalan

Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai PPPK yang di tempatkan di daerah terpencil atau sulit di jangkau. Besaran tunjangan kemahalan di tetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

5. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai PPPK pada saat hari raya keagamaan. Besaran tunjangan hari raya sebesar 1 bulan gaji pokok.

6. Tunjangan Lain-Lain

Tunjangan lain-lain adalah tunjangan yang di berikan kepada pegawai PPPK selain dari tunjangan-tunjangan di atas. Besaran tunjangan lain-lain di tetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Perhitungan gaji PPPK di lakukan dengan menghitung jumlah dari seluruh jenis tunjangan yang di terima di tambah dengan gaji pokok. Besaran gaji PPPK bisa berbeda-beda tergantung dari jenis tunjangan yang di terima dan besaran gaji pokoknya.

Bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdapat beberapa persyaratan yang harus di penuhi. Berikut adalah persyaratan umum untuk menjadi PPPK:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

Persyaratan pertama untuk menjadi PPPK adalah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini di sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Memiliki Keahlian atau Kualifikasi yang Sesuai

Setiap jenis jabatan PPPK memiliki persyaratan kualifikasi atau keahlian yang berbeda-beda. Misalnya, untuk menjadi guru, calon PPPK harus memiliki ijazah pendidikan atau sertifikat pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan di ampu. Sedangkan untuk menjadi tenaga ahli, calon PPPK harus memiliki gelar atau kualifikasi yang relevan dengan bidang yang akan di isi.

3. Lulus Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi

Calon PPPK harus lulus seleksi administrasi dan seleksi kompetensi yang di adakan oleh instansi pemerintah yang membuka lowongan. Seleksi administrasi meliputi verifikasi persyaratan administratif, seperti ijazah dan sertifikat. Sedangkan seleksi kompetensi meliputi ujian tertulis dan tes psikologi.

4. Sehat Jasmani dan Rohani

Calon PPPK harus memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang di tetapkan oleh instansi pemerintah yang membuka lowongan. Hal ini termasuk pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologi untuk memastikan bahwa calon PPPK siap bekerja dengan baik dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

5. Tidak Terlibat dalam Tindak Pidana

Calon PPPK harus memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Hal ini akan di verifikasi melalui pemeriksaan sertifikat catatan kepolisian atau sertifikat non-pidana.

Dengan memenuhi persyaratan di atas, masyarakat dapat bergabung menjadi PPPK dan bergabung dalam dunia pegawai pemerintah. Namun, setiap instansi pemerintah dapat menetapkan persyaratan tambahan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis jabatan dan kebutuhan instansi tersebut.

Masa kerja PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merujuk pada lamanya masa kerja seorang pegawai PPPK yang di hitung berdasarkan tahun atau bulan kerja. Hal ini PPPK ini nantinya akan mempengaruhi besaran gaji dan tunjangan yang di terima oleh pegawai PPPK.

Pegawai PPPK memiliki hak kenaikan gaji berkala setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa kerja yang di miliki. Adapun kenaikan gaji berkala tersebut di berikan berdasarkan golongan dan pangkat yang di miliki oleh pegawai PPPK.

Selain itu, pegawai PPPK juga berhak atas kenaikan pangkat setiap 4 tahun sekali sesuai dengan masa kerja yang di miliki. Kenaikan pangkat ini berlaku untuk seluruh golongan dan pangkat di lingkungan PPPK.

Masa kerja PPPK juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). PNS yang berasal dari pegawai PPPK akan di hitung masa kerjanya sebagai PPPK dan masa kerjanya sebagai PNS akan di hitung terpisah.

Dalam perhitungan masa kerja PPPK, satu tahun kerja di hitung sebagai 12 bulan penuh. Selain itu, masa cuti dengan alasan sakit atau melahirkan yang melebihi 4 bulan dalam setahun tidak di hitung sebagai masa kerja.

Dalam menjalani masa kerja PPPK, penting bagi pegawai untuk memperhatikan kinerja dan berbagai aturan yang berlaku. Sebab, kinerja dan disiplin kerja yang baik akan mempengaruhi kenaikan gaji dan pangkat, serta peluang untuk diangkat menjadi PNS.